JAKARTA, Aksipembaruan.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluruskan Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir yang dilakukan oleh e-commerce.
Yang diatur adalah pemberian potongan harga ongkir oleh perusahaan kurir, dan itu pun hanya dalam konteks biaya yang berada di bawah struktur biaya operasional kurir.
“Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,” ucap Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dalam siaran persi Komdigi diikutip Sabtu (17/5/2025).
Menurut Edwin, potongan harga yang dibatasi adalah diskon yang berada di bawah ongkos nyata pengiriman, termasuk biaya kurir, angkutan antarkota, penyortiran, dan layanan penunjang lainnya. Bila diskon semacam ini terjadi terus-menerus, dampaknya bisa serius: kurir dibayar rendah, perusahaan kurir merugi, dan layanan makin menurun.
“Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama,” tutur Edwin.
Edwin menegaskan bahwa konsumen tetap bisa menikmati gratis ongkir setiap hari jika itu bagian dari strategi promosi dagang e-commerce. “Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut,” tambah Edwin.
Menurut Edwin, kebijakan ini hadir bukan untuk membatasi konsumen atau pelaku usaha digital, tetapi untuk melindungi pekerja kurir dan memastikan mutu layanan pengiriman. Kurir adalah pahlawan logistik di era digital—mereka layak dihargai dan diberi penghasilan yang manusiawi.
“Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi,” ujar Edwin.
Edwin menambahkan, regulasi baru ini disusun melalui dialog bersama pelaku industri kurir, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Komdigi percaya bahwa keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan tenaga kerja adalah fondasi utama ekosistem digital yang sehat.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8/2025 yang membatasi promosi gratis ongkir belanja online di e-commerce atau marketplace maksimal tiga hari per bulan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi Gunawan Hutagalung, hanya berlaku untuk produk di bawah HPP atau potongan harga yang membuat tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok.
“Iya (dibatasi), tetapi subjek (e-commerce) itu bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Misal utamanya 3 hari diterapkan tetapi mereka meminta perpanjangan itu bisa, nah nanti kita evaluasi,” ucap Gunawan kepada wartawan di kantornya Jakarta, Jumat (16/5/2025) kemarin.
Gunawan menjelaskan bahwa dalam evaluasi mendatang, e-commerce diwajibkan menyerahkan data mereka untuk dibandingkan dengan harga rata-rata industri. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan persaingan yang sehat di sektor logistik kebijakan tersebut merupakan dari Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
“Kan semua traffic itu datang dari marketplace, akan ditentukan dengan algoritma mereka siapa yang paling cocok untuk mengantar paket itu, ya kan? Termasuk kepada (kurir) in-house-nya Nah, itu harus fair, gitu. Perlakuannya harus sama, supaya bermainnya sama,” imbuh Gunawan.
Bunyi Pasal 45 dalam Permen Nomor 8 Tahun 2025 mengatur bahwa penyelenggara pos diperbolehkan memberikan diskon sepanjang tahun asalkan tarif layanan pos komersial setelah diskon tetap sama atau lebih tinggi dari biaya pokok layanan.
Namun, jika diskon mengakibatkan tarif layanan pos komersial lebih rendah dari biaya pokok layanan, maka pemberlakuan diskon tersebut dibatasi hanya untuk periode waktu tertentu.
Dalam ayat 4 aturan itu menyebutkan kurun waktu yang dimaksud maksimal 3 hari dalam sebulan, “Kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu bulan. (AW)
